Revitalisasi Lembaga Adat sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Aceh: Studi Implementasi Pasal 98-99 UU Pemerintahan Aceh

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi revitalisasi lembaga adat Aceh sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat berdasarkan kerangka hukum UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menggunakan pendekatan literature review dengan metode deskriptif-kualitatif, penelitian ini menganalisis landasan normatif, praktik implementasi, dan efektivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsi partisipasi masyarakat dan penyelesaian masalah sosial. Data primer bersumber dari UU No. 11/2006, dan Qanun Aceh No. 10/2008 tentang lembaga adat, sementara data sekunder mencakup artikel jurnal, penelitian akademik, dan literatur terkait pemberdayaan lembaga adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum memberikan legitimasi formal yang kuat bagi 13 jenis lembaga adat, dari Majelis Adat Aceh hingga syahbanda, dengan fungsi yang mencakup dimensi partisipasi demokratis, mediasi konflik berbasis restorative justice, pemberdayaan ekonomi komunitas, dan pelestarian budaya. Faktor penguat meliputi legitimasi tradisional, jaringan sosial yang mengakar, dan fleksibilitas adaptif, sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan SDM, fragmentasi koordinasi, dan resistensi kultural. Strategi revitalisasi yang direkomendasikan meliputi: (1) penguatan kerangka regulasi dengan standardisasi berdiferensiasi dan sistem informasi terintegrasi; (2) integrasi dalam siklus kebijakan publik melalui collaborative budgeting dan forum multi-stakeholder; (3) profesionalisasi melalui sertifikasi kompetensi dan kemitraan perguruan tinggi; (4) pemberdayaan ekonomi berbasis domain spesifik (panglima laot, keujreun blang, haria peukan); dan (5) penguatan akuntabilitas serta inklusivitas gender dan pemuda. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan model governance hibrid yang mengintegrasikan kearifan tradisional dengan prinsip pemerintahan modern untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.